Dialog Media “Rangkap Jabatan PNS dan Komisaris BUMN: Menyoal Profesionalisme ASN”

LAN Sebut Rangkap Jabatan Perlemah Fungsi Pengawasan Pemerintah

JAKARTA, kini.co.id – Fenomena Pegawai Negeri Sipil (PNS) merangkap sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menjadi sorotan. Terlebih lagi setelah ombudsman RI mengungkap hasil identifikasi terkait adanya rangkap jabatan. Deputi Bidang Kajian Kebikakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq mengatakan bahwa kedahiran wakil pemerintah sebagai Komisaris di BUM diharapkan mampu berperan sebagai wakil pemerintah untuk mengawasi arah kebijakan perusahaan. “Namun pada kenyataannya pengawasan tersebut tidak pernah berjalan,” ujar Taufiq dalam diskusi publik di Kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, (6/6/2017). Selain itu kata Taufiq, posisi ini juga bertentangan dengan etika profesi ASN. Dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PNS memiliki tiga fungsi utama yaitu pelaksana kebijakan, pemberi pelayanan publik dan perekat bangsa. “Terkait dengan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, rangkap jabatan ini tentu menciptakan kepentingan antara peran sebagai pemerintah atau regulator dan BUMN sebagai operator yang diawasi,” sambungnya. Taufiq menambahkan rangkap jabatan ini juga berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang secara tegas menyatakan larangan bagi Pelaksana Pelayanan Publik. “Untuk itu, saya menyarankan agar pengawasan lebih ketat terhadap rangkap jabatan yang dimaksud, misalnya PNS yang menjabat sebagai komisarus diperbolehkan sepanjang yang bersangkutan melepaskan jabatannya di birokrasi pemerintah atau tidak mendapatkan double sallary. Karena itu tidak fair,” pungkas Taufiq.

Editor: Armand

Sumber: http://nasional.kini.co.id/2017/06/06/23180/lan-sebut-rangkap-jabatan-perlemah-fungsi-pengawasan-pemerintah#.WTZwC_aHdoM.whatsapp

Selamat Hari Kartini

 

Selamat Hari Kartini. Semoga perjuangan Kartini dapat selalu menginspirasi perempuan-perempuan hebat Indonesia untuk terus berprestasi.

Menimbang Kembali Gagasan Revisi UU ASN

16298941_612497075614713_182108289507183672_n

Reformasi birokrasi dan aparatur negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena inti birokrasi adalah aparatur negara itu sendiri. Stigma negatif seperti mendahulukan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan publik, malas, korup, kurang inisiatif, selalu menunggu perintah dan petunjuk atasan, acuh terhadap keluhan masyarakat, dan tidak profesional dalam memberikan pelayanan merupakan image yang sering disematkan kepada aparatur pemerintah selama ini. Oleh karena itulah, Presiden Jokowi merasa perlu memberikan penegasan perlunya revolusi mental di kalangan birokrat pada kesempatan upacara Hari Ulang Tahun KORPRI di Lapangan Monas Jakarta pada 1 Desember 2016 lalu. Presiden berpesan agar para birokrat segera meninggalkan mental priyayi atau mental penguasa dan menggantinya dengan mental pelayan masyarakat yang selalu bersedia melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Harapan Presiden, hendaknya nilai-nilai (values) KORPRI, yaitu Panca Setia KORPRI senantiasa dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan, dengan menjaga kode etik profesi, untuk membuktikan bahwa integritas dan kinerja aparatur negara semakin berkualitas dan dapat dibanggakan.

Penegasan tersebut sejalan dengan reformasi kepegawaian yang telah tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam hubungan itu, pegawai ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dituntut memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang memadai sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pegawai ASN – khususnya PNS sebagai profesi. Ini sejalan dengan misi UU ASN dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan.

Setelah tiga tahun dilaksanakan, muncul inisiatif DPR untuk merevisi UU No. 5 Tahun 2014 terutama terkait dengan open recruitment, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS. Pro-kontra terhadap upaya inisiatif DPR tersebut pun bermunculan. Terkait rencana revisi UU No. 5 Tahun 2014 yang telah mendapat persetujuan dalam sidang paripurna DPR, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sepakat dengan inisiatif dimaksud, namun arahnya bukan dalam konteks penghapusan atau pembubaran sebagaimana tersebut di atas, tetapi lebih bersifat penyempurnaan, penguatan, dan pemberdayaan.

Deputi Kajian Kebijakan LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA., berpendapat bahwa rencana penghapusan kebijakan open recruitment/open bidding (lelang jabatan), pembubaran KASN, dan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS tanpa seleksi yang normal sesuai perundangan, bertentangan dengan semangat reformasi kepegawaian yang dicanangkan dalam UU ASN itu sendiri. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan adalah Pertama, penyempurnaan mekanisme open recruitment/open bidding (lelang jabatan). Open recruitment/open bidding atau istilah di DKI Jakarta disebut dengan lelang jabatan’ diakui telah menuai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, di antaranya: rekrutmen jabatan pimpinan tinggi (JPT) dengan seleksi terbuka dianggap sebagai cara untuk menempatkan figur partai pendukung pemerintah untuk menduduki jabatan strategis birokrasi, dianggap mematikan kaderisasi dan menciptakan ketidakpastian karier pegawai. Lelang jabatan membutuhkan proses yang panjang dan biaya mahal. Lelang jabatan juga dianggap sebagai “ajang” jual beli jabatan, dan bagi instansi strategis seperti PPATK, BIN, Kementerian Pertahanan dan sejenisnya, lelang jabatan dianggap merugikan organisasi, negara, dan masyarakat luas.

Permasalahan-permasalahan tersebut harus diatasi dengan mencari solusi yang tepat. Adapun solusi yang dapat ditawarkan: 1) Penyusunan kriteria penyelenggaraan sistem merit; 2) Jaminan kompetensi dan integritas anggota panitia seleksi JPT; 3) Membangun sistem manajemen talenta (talent management); dan 4) pemilihan kandidat potensial (talent pool) dalam organisasi.

Kedua, penguatan dan pemberdayaan KASN. Rencana usulan pembubaran KASN dipandang sebagai langkah mundur dalam reformasi kepegawaian. Memang diakui, peran KASN selama ini belum optimal, hal itu tentu lebih disebabkan karena belum maksimalnya dukungan sistem dan sumber daya di KASN itu sendiri. Namun harus diakui pula bahwa dengan adanya KASN ini, secara perlahan perbaikan dalam sistem rekruitmen untuk memperoleh pejabat yang memiliki kompetensi sudah mulai tampak. Oleh karena itu, penguatan dan pemberdayaan KASN menyangkut sumber daya, kompetensi, dan kewenangan yang dimilikinya perlu dipertegas, sehingga keberadaan KASN dapat berkontribusi secara optimal dalam mengawal sistem merit yang merupakan amanat UU ASN.

Ketiga, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS melalui mekanisme seleksi. Keinginan untuk mengangkat tenaga honorer K2 secara “otomatis” menjadi CPNS kurang sejalan dengan tuntutan UU ASN yang mengamanahkan untuk peningkatan profesionalitas dan kinerja ASN. Oleh karena itu, rekrutmen pegawai harus dilakukan secara terbuka, obyektif, dan profesional. Oleh karena itu pula, apabila akan mengangkat tenaga honorer K2 menjadi CPNS, proses pengangkatannya tetap harus memenuhi prosedur yang diatur dalam seleksi calon pegawai ASN/CPNS, dan diseleksi sesui dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kalaupun ada bentuk kemudahan yang diberikan, tentu formasi yang bersangkutan tidak dipersaingkan dengan formasi rekrutmen untuk umum. Dan yang tidak kurang pentingnya dalam hal ini adalah sistem rekrutmen honorer harus dihentikan, dan seandainya masih diperlukan, solusi ke depan adalah dengan pola rekrutmen untuk PPPK sebagaimana dituangkan dalam UU ASN. Oleh karena itu, perlu segera diperjelas pelaksanaannya, dengan tentunya menggunakan sistem seleksi yang selektif pula. Kebijakan teknis tentang PPPK harus segera diterbitkan.

Itulah poin-poin penting yang menjadi bahasan dalam Diskusi Media yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN RI dengan tema MENIMBANG KEMBALI GAGASAN REVISI UU ASN, dengan Isu Topik penghapusan mekanisme open recruitment/open bidding, pembubaran KASN, dan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS, pada Rabu, 1 Februari 2017, dengan menghadirkan Pembicara dari Komisi II DPR RI, Drs. Akbar Faizal, M.Si; Komisioner KASN, Dr. Nuraida Mokhsen; Staf Ahli Deputi SDM Kemenpan dan RB, Aba Subagja; dan Dr. Muhammad Taufiq, DEA, Deputi Kajian Kebijakan LAN. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Drs. Riyadi, M.Si, Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI.

 

Bahan Paparan Narasumber dapat diunduh di menu Publikasi.

Selamat Tahun Baru

Selamat tahun baru 2017 untuk kita semua. Semoga kita dapat menjadi warga negara yang lebih baik lagi untuk Indonesia yang semakin baik

Selamat Hari Ibu

A mother’s work is never done. She works from morning till dawn. She spreads her love, and keep u warm. “Happy Mothers Day!”

Komitmen Pemerintah Tingkatkan Perempuan dalam Kebijakan Publik

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) menyelenggarakan Talk Show yang betemakan “Peran Perempuan Dalam Kebijakan Publik di Indonesia” sekaligus pelantikan Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), di Jakarta, Rabu (21/12).

Melalui program prioritas pembangunan Nawacita, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam kebijakan publik adalah dengan membentuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). “Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di setiap Kementrian dan Lembaga, baik di pusat maupun daerah akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia,” Kata Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, LAN, Erna Irawati, Rabu (21/12).

Menurut Erna secara prinsip, kebijakan ini memberikan kesempatan yang sama kepada profesional perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam bidang kebijakan publik. “Para analis kebijakan melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta mengadvokasi opsi dan solusi kebikakan tertentu, tidak terkecuali yang berkaitan dengan isu perempuan,” lanjutnya.

Perlu diketahui, Analis Kebijakan merupakan jabatan fungsional baru di lembaga pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan Permen PAN RB No. 45 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional analisis kebijakan dan angka kreditnya. Analisis kebijakan memiliki peran untuk menganalisis persoalan kebijakan, menjembatani hasil kajian dan analisis kebijakan dalam proses pembuatan keputusan oleh penentu kebijakan. Saat ini jumlah anggota analis kebijakan sebanyak 70 orang.

sumber : http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/komitmen-pemerintah-tingkatkan-perempuan-dalam-kebijakan-publik/

KORPRI Masih Jauh Panggang Dari Api

Jakarta – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sejauh ini masih belum optimal dalam memperjuangkan kepentingan pegawai negeri sipil di Indonesia. Organisasi KORPRI seolah mati suri dan mengalami kegagapan dalam menghadapi tantangan zaman.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, KORPRI yang merupakan organisasi pegawai belum mampu menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang berpihak kepada pegawai pemerintah.

“Ada banyak isu yang belum berhasil disikapi oleh KORPRI. Misalnya, sikap pasif KORPRI dalam menyikapi perkembangan UU ASN terkait wacana revisi UU ASN dan pengangkatan pegawai K2. KORPRI tidak memberikan pandangan apapun terkait hal tersebut,” jelasnya saat membuka seminar nasional “Quo Vadis KORPRI : Tantangan dan Arah Transformasi KORPRI sebagai Organisasi Profesi,” di Aula Gedung A Lantai 8 Kantor LAN, Jumat (16/12).

Seminar itu menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Guru Besar Kebijakan Publik UGM Prof. Dr. Agus Dwiyanto, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Dr. Muhammad Taufiq, Ketua Umum KORPRI Zudan Arif Fakhrulloh  serta Human Capital Expert Angkasa Pura Purwanto.

Hal senada juga dikemukakan Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Muhammad Taufiq. Menurut dia, dalam usia KORPRI yang sudah hampir setengah abad sekarang ini, tidak banyak peran yang dimainkan KORPRI.

“Bila kedudukannya masih menjadi bagian dari organisasi pemerintah, maka akan sulit melepaskan KORPRI dari intervensi pemerintah. Apalagi jika merunut sejarahnya, KORPRI ini merupakan organisasi yang sebelumnya menjadi tulang punggung pemerintah Orde Baru untuk mendulang suara dalam setiap gelaran Pemilu,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus berani mengeluarkan KORPRI dan menjadikannya sebagai organisasi independen. Taufiq mencontohkan, bagaimana organisasi profesi pegawai pemerintah di negara lain seperti Inggris yang bersifat independen.

“Organisasi profesi pegawai pemerintah di Inggris berani bernegosiasi dengan pemerintah untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan para pegawainya. Mereka juga secara konsisten mengawal kebijakan-kebijakan di bidang kepegawaian. Kiprah KORPRI di Indonesia masih belum terlihat,” jelasnya.

Guru Besar Kebijakan Publik UGM Agus Dwiyanto mengatakan, agar kiprah KORPRI berkembang, KORPRI harus menjadi organisasi profesi sebagaimana UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Namun melihat latar belakang, struktur kelembagaan dan kepengurusan, hal itu sangat kecil kemungkinannya untuk terwujud,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum KORPRI Zudan Arif Fakhrulloh menilai, kurangnya eksistensi KORPRI di tengah ASN di Indonesia dikarenakan kurang aktifnya para pengurus KORPRI di setiap Kementerian/Lembaga/Pemda.

“Hadir tidaknya KORPRI itu tergantung dari keaktifan para pengurusnya di masing-masing satuan kerja. Kalau tidak aktif ya tentu tidak terlihat kiprah dan gunanya bagi para pegawai negeri sipil,” ujarnya.

Zudan mencontohkan bagaimana ia mengelola KORPRI di Kabupaten Gorontalo yang mampu membentuk KORPRI Mart, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi PNS yang tersandung kasus hukum, serta berbagai kegiatan sosial pemberian beasiswa bagi anak pegawai yang berprestasi.

Menyikapi usulan agar KORPRI independen dan lepas dari pemerintah, Zudan justru mengkhawatirkan bahwa hal itu justru rawan ditunggangi kepentingan partai politik. Hal ini wajar mengingat jumlah keanggotaan KORPRI yang mencapai jutaan.

“Kalau independen, justru itu rawan dimanfaatkan partai politik dan akan menyebabkan perpecahan di kubu pemerintah,” pungkasnya.

APIP Berperan Penting di UU Administrasi Pemerintahan

Suara.com – Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan sangat besar kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk memutuskan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

Kepala Bagian Administrasi pada Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Tri Atmojo Sejati mengatakan berdasarkan Undang-undang APlP mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan oleh Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan.

Kata Tri, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan APIP adalah Inspektorat Jenderal pada kementerian, unit pengawasan pada lembaga pemerintah non kementerian, dan inspektorat provinsi, kabupaten/kota.

“Peran penting APIP ini diperkuat lagi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tara Usaha Negara (PTUN) baru berwenang memproses perkara, setelah adanya hasil pengawasan yang dilakukan terlebih dahulu oleh APIP,” ujar Tri dalam diskusi bertajuk ‘Refleksi dan Proyeksi Penegakkan Hukum di Indonesia, di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).

Maka dari itu, setelah adanya Undang-undang Administrasi Pemerintahan harus dilakukan reformasi APIP untuk melaksanakan kewenangan.

“Untuk itu, sejak diberlakukannya UU Administrasi Pemerintahan, perlu dilakukan reformulasi APIP, agar dapat melaksanakan kewenangan yang sangat stratejik tersebut” kata dia.

Selain itu, Tri menegaskan, setelah diberlakukan undang-undang Administrasi Pemerintahan, sumber daya manusia, APIP harus mempunyai kompetensi di bidang teknis hukum, serta harus mampu menghitung kerugian negara sebagai akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan’.

“Dengan kewenangan yang luar biasa tersebut, APIP harus steril dan lndependen, agar tidak terkesan menutupi kesalahan korps atau instansinya” tandasnya.

Dalam diskusi hadir pula, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Polhukkam Stategis Kantor Staf Presiden Asep Rahmat Fajar dan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.

Sumber:

http://www.suara.com/news/2016/12/07/130312/apip-berperan-penting-di-uu-administrasi-pemerintahan

Selamat Hari Guru

selamat-hari-guru

Liputan Media Dialog Kebangsaan

Liputan6.com, Jakarta – Dalam dialog kebangsaan yang digelar di Auditorium Lembaga Administrasi Negara, para pembicara sepakat bangsa Indonesia jangan sampai terpecah hanya karena sikap fanatisme berlebihan terhadap calon kepala daerah tertentu. Masyarakat harus terus diperkenalkan kebinekaan dan kebangsaan, sehingga tidak mudah diprovokasi pihak tertentu.

Sementara itu, kampanye calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menuai banjir dukungan warga. Dukungan datang mulai dari masyarakat biasa hingga kalangan artis.

Liputan disini