Simposium Peran Strategis Lembaga Kajian/Litbang Sebagai Referensi Utama Kebijakan Nasional

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Reformasi Administrasi (PRAKSIS) Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Kamis 2 November 2017. Dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, NGO dan Perguruan Tinggi.

Dengan narasumber :

  1. Dr. Muhammad Taufiq, DEA. (Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN);
  2. Dr. Yoedhi Swastanto, MBA. (Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan);
  3. Ma’mun, Bc.IP., S.H., M.H. (Kepala Balitbang Kemenkumham); dan
  4. Ir. Sri Nasti Budianti, M.Si. (Kepala Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kemendag).

Moderator : Drs. Haris Faozan, M.Si. (Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN)

Simposium: Peran Strategis Lembaga Kajian/Litbang Sebagai Referensi Utama Kebijakan Nasional

Dalam rangka membangun koordinasi dan mensinergikan berbagai institusi yang memiliki tugas fungsi di bidang Kajian/Kelitbangan, maka Pusat Kajian Reformasi Administrasi (PRAKSIS) Kedeputian Kajian Kebijakan LAN akan menyelenggarakan Simposium yang kemudian dilanjutkan dengan working group dengan Tema “Peran Strategis Lembaga Kajian/Litbang Sebagai Referensi Utama Kebijakan Nasional“. Target utama dari kegiatan ini adalah:

  1. Mengetahui peran strategis lembaga kajian/litbang dalam pengambilan kebijakan;
  2. Mengetahui permasalahan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga kajian/litbang di indonesia;
  3. Mengetahui strategi membangun jejaring untuk mensinergikan, memperkuat dan mengoptimalkan keberadaan dan kontribusi lembaga kajian/litbang.

Manfaat dari kegiatan ini adalah terciptanya dasar untuk pembuatan kesepakatan dalam membangun Networking kajian/litbang dalam rangka Peningkatan Efektifitas Kemanfaatan Kajian Kebijakan.

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 November 2017
Waktu : Pukul 09.00 – 16.00 WIB
Tempat : Aula Prof. Agus Dwiyanto Gedung A Lantai II

Kantor Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat

Untuk koordinasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdr. Naufal (081285521919) dan Syafiq (085747877075).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara (PKSHAN) mengadakan diskusi terkait “Proyeksi Design Kelembagaan Pelayanan Publik Tahun 2025” dengan narasumber Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia dan Pengurus Harian YLKI.

Rundown Acara Seminar Internasional ‘Rekonstruksi Reformasi Administrasi Negara untuk Membangun World Class Government’

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-60, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia akan menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk Rekonstruksi Reformasi Administrasi Negara untuk Membangun World Class Government. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 21 dan 22 Agustus 2017 di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Indonesia. Berikut Rundown Acara Seminar Internasional dimaksud:

 

Seminar Internasional “Rekonstruksi Reformasi Administrasi Negara Untuk Membangun World Class Government”

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-60, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia akan menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk Rekonstruksi Reformasi Administrasi Negara untuk Membangun World Class Government. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada tanggal 21-22 Agustus 2017 di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Indonesia.

Saat ini, upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia masih terbentur pada beragam persoalan. Salah satunya terkait dengan tingkat daya saing yang rendah. Rendahnya daya saing ini telah berdampak pada persoalan turunannya seperti miskinnya inovasi dalam pelayanan publik, rendahnya kualitas kebijakan publik, serta persoalan korupsi. Sementara itu, perkembangan zaman dan revolusi teknologi (informasi) yang begitu cepat telah membawa pengalaman-pengalaman terhadap pembaharuan ilmu administrasi negara di negara-negara lain.

Dengan demikian, rekonstruksi keilmuan administrasi negara memiliki peran penting untuk membangun kembali proses afirmatif atau penguatan peran birokrasi dalam membangun pemerintahan yang berkelas dunia.

Dalam kerangka ini, tujuan dari pelaksanaan seminar ini adalah memotivasi individu pegiat ilmu administrasi negara, mempresentasikan ide dan gagasan mereka terhadap perkembangan ilmu administrasi negara, dan mengeksplorasi peluang dan feedback dari tema pada seminar internasional ini.

Seminar internasional ini menyediakan platform komunikasi bagi ilmuwan, profesional, akademisi, aktivis, maupun mahasiswa untuk berbagi pikiran dan mendiskusikan prospek dan masa depan reformasi administrasi negara untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.

Important Dates

  • Deadline Registrasi : 15 Juli 2017
  • Paper Deadline : 6 Agustus 2017
  • Pelaksanaan Seminar : 21- 22 Agustus 2017

Lampiran: Call for Paper dan Formulir

Selamat Hari Pendidikan Nasional

Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939

Rahajeng rahina Nyepi Tahun Baru Caka 1939
Semeton sinamian dumogi ngemolihan karahayuan

Selamat merayakan Nyepi Tahun Baru Saka 1939, semoga kesuksesan selalu beserta kita 

Kesetaraan Gender Dalam Birokrasi Indonesia Belum Maksimal

Kesetaraan Gender Dalam Birokrasi Indonesia Belum Maksimal

KBRN, Jakarta: ‘Kesetaraan Gender’ menjadi salah satu isu krusial dalam konteks penyelenggaraan negara di Indonesia mengingat keutamaan isu tersebut yakni memprioritaskan kesederajatan kaum hawa. Hingga kini banyak regulasi dan kebijakan pemerintah dari tingkat Undang – undang sampai dengan peraturan menteri yang mendorong perwujudan kesetaraan gender.
Tetapi banyak yang berpendapat jika regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanyalah sekedar pemenuhan aspek formalitas. Karena diduga belum ada komitmen bersama secara nyata dan terintegrasi untuk merealisasikan kesetaraan gender dalam proses penyusunan kebijakan dan kesetaraan kedudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sri Hadiati, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam dialog “Membedah Komitmen Negara Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia” mengatakan bahwa dalam lingkup birokrasi pemerintahan, perbandingan wanita dan pria yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) masih menunjukkan kesenjangan yang begitu lebar.
“Dalam birokrasi pemerintahan, jika kita merujuk data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) di tahun 2016 saja perbandingan JPT antara wanita dan pria kesenjangannya masih begitu lebar. Contohnya JPT Madya atau eselon I hanya 27% yang dijabat oleh wanita, sedangkan JPT Pratama atau eselon II cuma 16,81% saja untuk selanjutnya eselon III tercatat 20,73% dan eselon IV sebanyak 33,76%”, ungkap Sri Hadiati, Rabu (15/03/2017).
Selain itu Sri Hadiati menjelaskan berdasarkan Undang – undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pengisian jabatan mengutamakan aspek kompetensi dibandingkan pemenuhan aspek kesetaraan gender. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh pegawai ASN yang benar – benar dapat menjadi pelayan publik yang profesional mengingat tidak sedikit hambatan kaum hawa dalam menjalankan birokrasi pemerintahan.
“Di UU ASN itu tidak mengatur untuk kesetaraan gender karena tuntutan profesionalisme. Selain itu juga terdapat beberapa hambatan bila wanita menduduki jabatan seperti tingkat kepercayaan pimpinan akan kemampuan kinerja dan kompetensi serta kesediaan pimpinan memberikan perlakuan khusus menyangkut kesehatan. Tapi ada juga solusi untuk menyelesaikan hambatan itu yakni tumbuhkan solidaritas bukan persaingan, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang adanya tatanan budaya yang tidak adil dan memperbaiki kebijakan yang bias gender”, pungkasnya.
Turut hadir dalam dialog “Membedah Komitmen Negara Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia”, Darsono Asisten Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indraswasri Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Bivitri Susanti Pakar Hukum Tata Negara. (Chn/DSy)
Sumber: http://rri.co.id/post/berita/372015/ruang_publik/kesetaraan_gender_dalam_birokrasi_indonesia_belum_maksimal.html