Membedah Pola Korupsi & Pungli Birokrasi; Modus & Solusinya

Selasa 17 Oktober 2016, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan acara DISKUSI MEDIA dengan tema: “MEMBEDAH POLA KORUPSI & PUNGLI DI BIROKRASI; MODUS & SOLUSINYA” bertempat di Kantor LAN, Jalan Veteran 10 Jakarta Pusat.

Diskusi Media ini merupakan bentuk respon publik atas maraknyya praktik korupsi, pungutan liar (Pungli) dan suap yang melibatkan aparatur pemerintah (PNS). Meski reformasi birokrasi sudah dicetuskan, penegakan hukum telah digalakkan, serta penghasilan PNS sudah ditingkatkan (remunerasi), namun diyakini, hingga saat ini, praktik kotor tersebut masih jamak terjadi di lingkungan pemerintahan.  Oknum birokrat yang harusnya melayani publik, malah menyalahgunakan kewenangannya  untuk memeras masyarakat demi mengeruk keuntungan pribadi/kelompok.

Diskusi tersebut menghadirkan pembicara:

  1. Muhammad Taufiq, DEA (Deputi Kajian Kebijakan LAN);
  2. Tri Saksono, S.H., M.Pd. (Kepala Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, LAN);
  3. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Pakar Hukum dan Direktur Pusat Studi Antikorupsi /Pukat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta); dan
  4. Agus Sunaryanto (Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch/ICW).

Dalam kesempatan tersebut,  Zainal Arifin menyampaikan bahwa Pungli bukan budaya, dan memberantas Pungli bisa dilakukan melalui 3 (tiga) cara. Pertama, memberantas Pungli tidak boleh dilakukan secara “gelondongan” atau makro, namun harus detail diberantas per sektor. Masing-masing sektor mempunyai keterkaitan dan karakteristik yang berbeda-beda. Kedua, model e-government yang sudah ada di beberapa daerah (champion innovation), harusnya bisa diadopsi secara nasional dan menjadi gerakan bersama. Ketiga, mengoptimalkan fungsi kelembagaan pengawasan yang sudah ada untuk memberantas Pungli.

Agus Sunaryanto menegaskan, berdasarkan data ICW ada sekitar 43 kasus Pungli yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum yang untuk memberantasnya perlu koordinasi antar lembaga Pusat dan Daerah serta penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) di setiap instansi. Bicara Pungli, menurut Agus sangat terkait dengan permasalahan keterbukaan data informasi, yang solusinya bisa dilakukan dengan optimalisasi mengenai e-budgeting dan e-procurement. Apabila ada upaya pemberantasan yang dilakukan di Jakarta, maka efeknya dapat dirasakan di daerah (efek snowball). Selain itu, perlu  ada perubahan yang menyeluruh/holistic terhadap perbaikan pelayanan publik.

Dari perspektif administrasi negara, Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa Pungli ada karena adanya pejabat yang memperdagangkan pengaruh (trading in influence) dan diperparah dengan birokrasi yang berbelit, sehingga masyarakat mencari cara mudah untuk menyelesaikan pelayanan publik.  Dalam pernyataannya, Muhammad Taufiq juga menegaskan bahwa upaya pembenahan birokrasi jangan hanya sekedar slogan, namun harus secara nyata dilakukan pembenahan dan perbaikan atas sistem pelayanan publik. Di sisi lain, pengawasan juga harus ditegakkan. Pembentukan Satgas Antipungli menjadi salah satu solusi pengawasan terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik. Selain tentu saja, Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) harus berfungsi secara proporsional, dan obyektif, bukannya malah bersemangat melindungi atau menutupi kesalahan korps. Selain itu, Muhammad Taufiq menegaskan pula perlu dilakukan identifikasi Pejabat yang berisiko tinggi dan rentan korupsi, suap maupun Pungli. Pejabat dimaksud perlu didukung dengan apresiasi layak yang seimbang dengan risiko jabatannya. Untuk itu, perlu dikaji pemberian skema penghasilan bagi pejabat yang jabatannya bersinggungan dengan pelayanan publik, procurement, pengelolaan keuangan dan wilayah-wilayah strategis lainnya.

Pada akhir Diskusi, seluruh pembicara sepakat, bahwa korupsi dan Pungli di birokrasi pemerintahan dapat diberantas melalui sinergitas lembaga, transparansi, penyederhanaan bisnis proses dan penegakan hukum (law enforcement) yang tanpa pandang bulu.

 

 

  1. Jatit Hp. 081310660918.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *